Bertempat di Hotel Santika premiere Semarang, workshop dan diskusi terarah ini dilasanakan. Hal ini dilakukan guna menambah data-data yang melibatkan berbagai elemen di daerah provisni Jawa tengah.
Menurut
Lukman Hakim Hasan IGI merupakan model pengukuran kinerja tatakelola
pemerintahan provinsi yang paling komprehensif. Pengukuran dilakukan terhadap
empat sektor (arena), yaitu:
pemerintah (government/political office),
birokrasi (bureaucracy), masyarakat
ekonomi (economic society), dan
masyarakat sipil (civil society).
Keempat sektor tersebut dinilai berdasarkan prinsip-prinsip good governance, seperti: partisipasi,
akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi, dan efektifitas.
Melalui metodologi yang ketat, hasil penilaian dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan perbandingan antar provinsi. Semoga Jawa Tengah akan mengalami kenaikan nilai tata kelola pemerintahan di tahun ini, sebab lima tahun silam menempati rangking 14 dari 33 provinsi
Melalui metodologi yang ketat, hasil penilaian dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan perbandingan antar provinsi. Semoga Jawa Tengah akan mengalami kenaikan nilai tata kelola pemerintahan di tahun ini, sebab lima tahun silam menempati rangking 14 dari 33 provinsi
Sementara
itu, advisor Partnership Abdul Malik
Gismar menyampaikan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeringkatan
tatakelola pemerintahan provinsi pada tahun 2008, waktu itu dengan nama Partnership Governance Index (PGI). Tiga
provinsi terbaik hasil pemeringkatan PGI 2008 adalah DKI Jakarta (skor 6,5),
Jawa Timur (skor 6,06), dan Sumatera Barat (skor 5,98), sementara tiga provinsi
terburuk yaitu: Sumatera Utara (skor 3,55), Kalimantan Barat (skor 5,98), dan
Maluku Utara (skor 4,29).
Menurut
Abdul Malik, hasil PGI 2008 sudah mendapatkan apresiasi positif secara nasional
dan internasional. Pemerintah, melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian) dan Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan PGI
2008 untuk bisa digunakan sebagai perangkat monitoring tatakelola pemerintahan
provinsi. Sementara itu, pada level internasional, metode PGI 2008 juga
diadopsi oleh UNDP sebagai materi dalam Panduan Pengukuran Tatakelola
Pemerintahan (UNDP’s Users Guide to
Measuring Local Governance). “Jadi metode pemeringkatan yang kita buat
sudah mendapat pengakuan secara internasional”, kata Abdul Malik, yang juga
pengajar di Universitas Paramadina.
“Ke
depan IGI berfungsi sebagai alat untuk evaluasi dan advokasi terhadap
tatakelola pemerintahan daerah yang berbasis data. IGI juga menjadi media untuk
demokratisasi informasi, dimana data-data hasil pengukuran yang dilakukan di
seluruh provinsi bisa diakses oleh
publik melalui website dan media lainnya. Hasil dari IGI adalah sumber data
yang cukup lengkap untuk dijadikan sebagai referensi bagi para pengambil kebijakan,
akademisi, aktivis dan dunia usaha”, imbuhnya.
0 komentar :
Posting Komentar