WM - "Untuk rakyat tidak mampu, disiapkan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar," ujar Jokowi, dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin malam.
Menurut Presiden, ketiga kartu itu akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif.
Jokowi tak menampik bakal ada pendapat setuju dan tidak setuju atas kebijakan ini. "Pemerintah menghargai masukan-masukan," kata dia sembari menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pengalihan subsidi untuk sektor produktif.
Dalam pengumumannya itu, Jokowi menyebutkan, harga premium yang semula Rp 6.500 per liter naik menjadi Rp 8.500. Adapun solar, harga semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500 per liter.
Pengamat ekonomi UGM, Revrisond Baswir menilai tak ada fakta-fakta dan motif kuat yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Terlebih lagi harga minyak dunia sedang turun.
"Malaysia saja menurunkan harga BBM, lalu kenapa Indonesia justru menaikkannya?" tegas Revrisond kepada Republika, Senin (17/11).
Revrisond menilai kenaikan BBM ini semata-mata hanya untuk liberalisasi sektor migas. Menurut dia, satu-satunya motif menaikkan harga BBM adalah untuk mengembangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Selama ini, menurut dia, tidak ada transparansi yang jelas mengenai makna dan formula penghitungan yang jelas terhadap subsidi BBM.
"Subsidi itu penuh rekayasa, apa yang dimaksud dengan subsidi itu tidak jelas" ujar Revrrisond.
Revrisond mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat terus menolak kebijakan kenaikan BBM. Karena, Menurut dia, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
Menurut Presiden, ketiga kartu itu akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif.
Jokowi tak menampik bakal ada pendapat setuju dan tidak setuju atas kebijakan ini. "Pemerintah menghargai masukan-masukan," kata dia sembari menyebut kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pengalihan subsidi untuk sektor produktif.
Dalam pengumumannya itu, Jokowi menyebutkan, harga premium yang semula Rp 6.500 per liter naik menjadi Rp 8.500. Adapun solar, harga semula Rp 5.500 naik menjadi Rp 7.500 per liter.
Pengamat ekonomi UGM, Revrisond Baswir menilai tak ada fakta-fakta dan motif kuat yang mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Terlebih lagi harga minyak dunia sedang turun.
"Malaysia saja menurunkan harga BBM, lalu kenapa Indonesia justru menaikkannya?" tegas Revrisond kepada Republika, Senin (17/11).
Revrisond menilai kenaikan BBM ini semata-mata hanya untuk liberalisasi sektor migas. Menurut dia, satu-satunya motif menaikkan harga BBM adalah untuk mengembangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.
Selama ini, menurut dia, tidak ada transparansi yang jelas mengenai makna dan formula penghitungan yang jelas terhadap subsidi BBM.
"Subsidi itu penuh rekayasa, apa yang dimaksud dengan subsidi itu tidak jelas" ujar Revrrisond.
Revrisond mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat terus menolak kebijakan kenaikan BBM. Karena, Menurut dia, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.
0 komentar :
Posting Komentar