Hasilnya tata kelola pemerintahan,
peringkat lima teratas tahun 2012-2013 adalah Provinsi DIY (6,80)
Jatim (6,42) DKI (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi
terbawah diantaranya adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77),
Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41). Dalam IGI 2012 ini, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-16 (5,85), ini mengalami peningkatan dari rangking ke-22 pada PGI
2008.
Oleh karena itu Partnership dalam penelitiannya,
baik IGI maupun PGI sama-sama mengukur kinerja di empat arena tersebut dengan
menggunakan enam prinsip good governance diantaranya: akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.
Penilaian kinerja di empat arena memiliki nilai/bobot yang proporsional sesuai
dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi.
Sementara itu, menurut Lukman Hakim peneliti Partnership di Provinsi Jawa Tengah mengatakanbahwa
“Selain peringkat provinsi yang dapat di akses secara lengkap di www.kemitraan.or.id,
IGI juga memberikan kepada Pemda di masing-masing provinsi dokumen laporan terkait dengan informasi seputar temuan-temuan serta rekomendasi terhadap perbaikan implementasi governance
yang lebih baik
di provinsi bersangkutan.”
Menurut
Nico Harjanto perwakilan peneliti pusat IGI mengatakan bahwa “sejauh ini Pemerintah Pusat melalui
UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian)
dan Kementerian Dalam Negeri telah merekomendasikan Indeks yang kami buat agar dapat digunakan sebagai alat
monitoring tata kelola pemerintahan provinsi. Sedangkan pada level internasional, selain
beberapa negara Afrika seperti Mesir, Senegal dan Afrika Selatan yang tertarik
mereplikasi, metode Indeks kami juga telah diadopsi oleh UNDP sebagai materi
dalam Panduan Pengukuran Tatakelola Pemerintahan (UNDP’s Users Guide to
Measuring Local Governance)”.
Begitu juga apa yang dikatakan A. Zaini Bisri redaktur Senior Suara Merdeka, "Bahwa tata kelola pemeirntahan mejadi bagian tolak ukur keberhasilan keterbukaan publik dalam menerapkan Good Governance.
0 komentar :
Posting Komentar