WM - Bumi Perkemahan dan Graha Wisata
(Buperta) Cibubur merupakan aset utama Pramuka yang akan menjadi tempat
perhelatan Jambore Nasional 2016 dan
Raimuna 2017. Sekitar 50.000 orang Pramuka yang berasal dari seluruh Indonesia
akan mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, infrastruktur yang mendukung
kegiatan tersebut masih belum layak, dan belum memadai untuk kegiatan yang
berskala nasional.
“Ini memang belum layak,” ujar Ketua Komisi X Teuku Riefky
Harsya (Ketua/F-PD) yang memimpin rombongan Anggota Komisi X meninjau Buperta
Cibubur sebagai persiapan pelaksanaan Jambore Nasional.
Menurut Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas)
Pramuka, Adhyaksa Dault, untuk memperbaiki fasilitas dasar Bumi Perkemahan saja,
tidak termasuk jalan, diperkirakan membutuhkan biaya hingga Rp 48 miliar.
"Tapi bila ingin diperbaiki
menyeluruh, dana sekitar Rp 84 miliar," ujar Adhyaksa.
Lahan Buperta luasnya mencapai 240
hektar, namun sejak tahun 1981 Buperta belum pernah direnovasi. Menanggapi hal
itu, Teuku Riefky Harsya mengatakan akan mencatat dan menjadikannya sebagai
acuan langkah kebijakan terkait Pramuka.
"Meski belum diajukan secara
tertulis atau resmi, namun kami catat jumlah yang diperkirakan tersebut. Masih
ada waktu setahun, yang artinya masih panjang perjalanan memperjuangkan
fasilitas, sarana, dan prasarana Pramuka ini," tukasnya.
Hj. Popong Otje Djundjatun
menambahkan bahwa seharusnya kegiatan Pramuka harus mendapat dukungan penuh
lantaran kegiatan yang pernah berjaya pada sekitar 32 tahun lalu ini bisa
berpotensi sebagai pendorong ekonomi kreatif Indonesia.
“Jelas sekali ini perlu biaya yang
besar, dan sumbernya tentu dari APBN. Komisi X harus memperjuangkan, dan tentu
pula sumber APBN pun bukan anggaran yang sudah ada untuk kegiatah rutin.
Berarti anggaran ini belum masuk," ungkap Popong kepada wartawan.
Sehingga
dalam waktu setahun ini (sepanjang 2015) pihaknya harus mempersiapkannya.
Namun selain dari APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) sumber dana juga harus dibantu dari daerah
masing-masing melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
terutama terutama daerah Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengingat
lokasi Buperta berada di dua kawasan ini, yakni kawasan Bogor dan Jakarta
Timur.
“Mari perjuangkan bersama-sama. Satu
hal lagi, selain dari APBN dan APBD, juga dukungan dari partisipasi
masyarakat,” katanya menambahkan. *)
0 komentar :
Posting Komentar